Ketua Komisi IV, Ir. Holda., M.Si. Politisi Demokrat ini mengingatkan bahwa Sumsel adalah lumbung minyak dan gas tetapi tidak sebanding dengan apa yang didapatnya. Buktinya kuota terbatas, bahkan sedikit dan masyarakat dibuat mengantri panjang.
“BBM naik dan antrian semakin panjang, orang-orang mengeluh kepada kami, bukan kepada Anda. Makanya kami minta solusi konkrit, dan cepat. Apalagi kami khawatir kuota akan habis pada pertengahan Oktober, ini dalam waktu dekat,” imbuhnya.
GM PT Pertamina Patra Niaga MOR II Sumbagsel Aji Anom Purwasakti mengakui antrean panjang akibat kenaikan harga BBM. Jika selama ini membeli produk non-subsidi karena selisih harga yang besar, mereka akan beralih ke subsidi.
“Meskipun tidak ada larangan, banyak juga yang membeli untuk dijual kembali (eceran) dan konsumen industri yang membeli subsidi,” ucapnya.
Ia juga meminta maaf kepada wakil rakyat yang selama ini tidak ada komunikasi dan akan terus berkoordinasi secara intens untuk menyelesaikan masalah tersebut.
(Baca juga: Wanita Emas Menjadi Tersangka Kasus Korupsi di BUMN)
“Dalam jangka pendek, kami akan meminta usulan penambahan kuota, bersama Kepala ESDM Sumsel dan BPH Migas. Pemetaan ulang nozzel kedua SPBU ini akan menambah rute dan sosialisasi kepada masyarakat agar subsidi tepat sasaran,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Kepala ESDM Sumsel Hendriyansah mengakui kenaikan harga BBM mengancam ketersediaan kuota untuk jenis bahan bakar (solar) tertentu dan bahan bakar khusus untuk penugasan (pertalite).
Dimana, kuota untuk Sumsel berdasarkan keputusan BPH Migas 566.562 (solar) dan 704.152 (pertalite).
“Kuota sudah tergerus, diperkirakan akan habis pada pertengahan Oktober. Kami sudah koordinasi dengan Pertamina, bahan bakarnya ada, tapi karena pendistribusiannya berdasarkan kuota maka kami akan mengusulkan tambahan pasokan," katanya.