Ditengah kabar penangkapan pemuda diduga bjorka, sang hacker justru kembali muncul di jagat maya. Dalam unggahannya bjorka menyembut penangkapan itu sebagai kesalahan, bjorka bahkan menertawakan klaim pemerintah yang menyatakan telah mengetahui identitasnya.
Menkopolhukam Mahfud MD mengklaim bahwa BIN dan Polri sudah mengidentifikasi sosok peretas yang mengatas namakan dirinya bjorka. Pernyataan itu disampaikan sehari setelah pemerintah membentuk tim kusus, untuk menghadapi serangan bjorka yang membocorkan dokumen milik pemerintah hingga data pribadi penjabat negara.
"Gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN (Badan Intelijen Negara) dan Kapolri, tetapi belum bisa diumumkan." ucap Mahfud MD, Mentri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia.
Upaya pemburuaan bjorka oleh pemerintah Indonesia mendapat respon dari sang hacker. Dengan menyertakan tangkapan layar judul sebuah layanan nasional. Bjorka menertawakan klaim pemerintah yang telah mengantongi identitasmya. Klaim pemerintah. disebutnya sebagai klaim omong kosong.
Lebih lanjut dalam unggahannya di situs bridger, bjorka juga mengolok-olok penangkapan pemuda di Madiun, Jawa Timur, yang diduga dirinya. Dalam unggahan lainnya, bjorka mengaku mendapat informasi tentang status Johnny G. Plate yang akan dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia (Kominfo). Bjorka mengklaim informasi itu ia peroleh dari teman yang bekerja di istana.
Diakhir unggahannya, bjorka mengomentari soal Jokowi yang membentuk tim kusus untuk memburunya. Bjorka mengatakan semoga beruntung, dan mempersilahkan pemerintah untuk menghubunginya jika butuh bantuan menyelsaikan masalah ini.
Sebelumnya, dalam konferensi persnya Menkopolhukam, Mahfud MD mengklaim data yang dibocorkan bjorka bukan data rahasia. Mahfud bahkan menyebut bjorka tidak sungguhan mempunyai kealihan meretas data.
Untuk itu, Mahfud MD meminta masyarakat tetap tenang menghadapi isu kebocoran data oleh peretas bjorka. Menkopolhukam juga menyatakan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk menangkal serangan cyber. Diantaranya membentuk satgas, dan mendorong pengesahan UU perlindungan data pribadi.